Freedom Flotilla telah kembali ke perairan Australia, setelah berlayar di sepanjang wilayah perbatasan antara Australia dan Indonesia sejak hari kamis malam (12/09), untuk menunggu respons dari Pemerintah dan Angkatan Laut Indonesia untuk mendapat ijin memasuki wilayah West Papua, yaitu Merauke.
Freedom Flotilla telah mencoba berbagai cara untuk berkomunikasi melalui SMS, telepon, email, surat dan mengirim utusan pribadi ke Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak Indonesia. Akan tetapi mereka berusaha untuk menghalangi perjalanan Flotilla menuju stop terakhir.
Izzy Brown, salah satu organizer dalam Freedom Flotilla ini menjelaskan dari kapal Pog bahwa, “Kami sama sekali tidak menginginkan kekerasan, apalagi perlawanan dengan kapal perang.”
“Misi kami adalah untuk membawa air dan abu sakral sebagai persembahan solidaritas dengan masyarakat adat Papua Barat, dan untuk menarik perhatian dunia untuk perjuangan Papua selama 50 tahun, dan kami sudah berhasil dalam acara pertukaran budaya tersebut,” lanjut Izzy Brown.
Rencananya pada tanggal 14 September kapal Pog akan tiba di Merauke. Akan tetapi Angkatan Laut, Tentara dan Polisi Indonesia memblock pesisir pantai dan menutupi perbatasan dan perairan PNG-Indonesia, dengan tujuan agak kapal Pog tidak bisa memasuki wilayah Merauke.
Indonesia memberikan ancaman kepada anggota Flotilla apabila mereka tetap memasuki wilayah Indonesia, maka mereka akan di tangkap dan di jatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Mereka juga menyampaikan kalau kapal protes damai ini datang mebawa senjata, maka mereka akan mengambil tindakan keras dan bilamana kapal Flotilla bersikeras untuk tetap memasuki wilayah perairan Indonesia, maka mereka tidak segan-segan untuk memulangkan kapal tersebut, sehingga mereka melakukan persiapan untuk menghadapi misi damai Flotilla ini dengan menurungkan kekuatan militer di Merauke.
Situasi di kota Merauke saat itu sangat tegang, dengan banyaknya aparat gabungan sehingga suasana di rasakan seperti medan perang bagi masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut.
Team media Freedom Flotilla mendapatkan berita dari Bapa Jhon Wob bahwa, “Ruang gerak-gerik kami di pantau dan di awasi terus oleh aparat keamanan, dan kami tidak di ijinkan untuk melakukan acara penjemputan kapal.”
“Kami tidak terkejut dengan bagaimana reaksi Pemerintah Indonesia terhadap misi damai ini,” kata Ronny Kareni, juru bicara dari Freedom Flotilla.
“Ancaman yang di terimah oleh Flotilla, dan hukuman yang di berikan kepada empat penyelanggara dengan tuduhan makar di Sorong (28/08), dan tindakan yang di ambil untuk menghentikan kegiatan di Merauke, merupakan contoh bagaimana warga Papua di perlakukan dalam mengekspresikan hak demokrasi mereka,” lanjut Ronny Kareni
Freedom Flotilla menyimpulkan dari perjalanan ini bahwa kekerasan merupakan salah satu solusi yang sangat mudah di ambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masalah yang bersangkutan dengan isu Papua.
